Zulkifli Sebut Indonesia Bayar Utang 400 T Tidak Wajar, Sri Mulyani : “Utang 396 T Dibuat Saat Zulkifli Hasan Jadi Menteri”

0
1,468 views

Netralnkri.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menanggapi tudingan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan soal utang pemerintah. Menurut Sri, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017.

Dari jumlah tersebut, 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu,” kata Sri Mulyani melalui akun Facebook-nya, Senin 20 Agustus 2018.

Untuk informasi, Zulkifli Hasan memang pernah menjabat sebagai Menteri pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjabat sebagai Menteri kehutanan selama sekitar lima tahun, dari 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014.

Pernyataan Sri mulyani di Facebook itu adalah sebagai jawaban atas kritik yang dilontarkan Zulkifli dalam pidato sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kamis (16/8/2018) lalu. Saat itu, Zulkifli mengatakan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp400 triliun.

Zulkifli menyebut angka itu sudah tidak wajar. Sebab, kata Zul, Rp400 triliun itu tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan.

Pada sore harinya, Sri Mulyani menanggapinya dengan mengatakan bahwa pemerintah selama ini sangat hati-hati dalam mengelola utang.

Selain itu, Sri Mulyani juga menilai pernyataan Zulkifli bermuatan politis dan menyesatkan.

QQAsia

Sri Mulyani kemudian menjelaskan, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen Surat Perbendaharaan Negara atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah yang bertenor di bawah satu tahun dan merupakan instrumen untuk mengelola arus kas.

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menjawab tudingan Zulkifli Hasan soal perbandingan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Menurut Sri, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya, ujar bekas Direktur Bank Dunia itu, rasio yang baru tersebut sudah menurun dalam sembilan tahun sebesar 19,4 persen.

Bahkan, di tahun 2019, Sri Mulyani berujar anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen.

Pada periode tahun depan, anggaran kesehatan tidak hanya untuk dana yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk dana alokasi khusus Kesehatan dan Keluarga Berencana.

“Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang?” kata Sri Mulyani.

“Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?” lanjutnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here